TULISAN 10

KEMISKINAN

Kemiskinan memang adalah pekerjaan besar bagi pemerintah kita, tapi pekerjaan itu tidak pernah di prioritaskan untuk mengurangi angka kemiskinan, berbagi cara telah di lakukan tapi malah tidak dapat mengurus permasalahan ini.

Kemiskinan merupakan masalah yang ditandai oleh berbagai hal antara lain rendahnya kualitas hidup penduduk, terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, terbatasnya dan rendahnya mutu layanan kesehatan, gizi anak, dan rendahnya mutu layanan pendidikan. Selama ini berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi kemiskinan melalui penyediaan kebutuhan pangan, layanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja dan sebagainya.

Berbagai upaya tersebut telah berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin dari 54,2 juta (40.1%) pada tahun 1976 menjadi 22,5 juta (11.3%) pada tahun 1996. Namun, dengan terjadinya krisis ekonomi sejak Juli 1997 dan berbagai bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami pada Desember 2004 membawa dampak negatif bagi kehidupan masyarakat, yaitu melemahnya kegiatan ekonomi, memburuknya pelayanan kesehatan dan pendidikan, memburuknya kondisi sarana umum sehingga mengakibatkan bertambahnya jumlah penduduk miskin menjadi 47,9 juta (23.4%) pada tahun 1999. Kemudian pada 5 tahun terakhir terlihat penurunan tingkat kemiskinan secara terus menerus dan perlahan-lahan sampai mencapai 36,1 juta (16.7%) di tahun 2004.

Pemecahan masalah kemiskinan memerlukan langkah-langkah dan program yang dirancang secara khusus dan terpadu oleh pemerintah dan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

4.1  Faktor Penyebab Kemiskinan

Ternyata kemiskinan itu tidak terjadi begitu saja melainkan memiliki faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskinan dapat dikategorikan dalam beberapa hal berikut ini :

A.   Merosotnya standar perkembangan pendapatan per-kapita secara                                                        

       global.

Yang perlu digaris bawahi di sini adalah bahwa standar pendapatan per-kapita bergerak seimbang dengan produktivitas yang ada pada suatu sistem. Jikalau produktivitas berangsur meningkat maka pendapatan per-kapita pun akan naik. Begitu pula sebaliknya, seandainya produktivitas menyusut maka pendapatan per-kapita akan turun beriringan. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi kemerosotan standar perkembangan pendapatan per-kapita:

1)      Naiknya standar perkembangan suatu daerah.

2)      Politik ekonomi yang tidak sehat.

3)      Faktor-faktor luar negeri, diantaranya:

4)      Rusaknya syarat-syarat perdagangan

5)       Beban hutang

6)       Kurangnya bantuan luar negeri, dan Perang

B.   Menurunnya etos kerja dan produktivitas masyarakat.

Faktor ini sangat penting dalam pengaruhnya terhadap kemiskinan. Oleh karena itu, untuk menaikkan etos kerja dan produktivitas masyarakat harus didukung dengan SDA dan SDM yang bagus, serta jaminan kesehatan dan pendidikan yang bisa dipertanggung jawabkan dengan maksimal

C.   Biaya kehidupan yang tinggi.

Melonjak tingginya biaya kehidupan di suatu daerah adalah sebagai akibat dari tidak adanya keseimbangan pendapatan atau gaji masyarakat. Tentunya kemiskinan adalah konsekuensi logis dari realita di atas. Hal ini bisa disebabkan oleh karena kurangnya tenaga kerja ahli dan banyaknya pengangguran.

D.  Pembagian subsidi in come pemerintah yang kurang merata.

Hal ini selain menyulitkan akan terpenuhinya kebutuhan pokok dan jaminan keamanan untuk para warga miskin, juga secara tidak langsung mematikan sumber pemasukan warga. Bahkan di sisi lain rakyat miskin masih terbebani oleh pajak negara.

Sumber        : http://joents.blogspot.com/2012/04/makalah-tentang-kemiskinan.html

tanggal kutip: 03-11-2013

Analisa:

Dari tulisan diatas Kata Kemiskinan tidak asing lagi kita dengar.kemiskinan adalah masalah bagi pemerintah yang tidak pernah terselesaikan ,segala cara sudah dilakukan tapi kemiskinan tetap saja merajalela di kalangan masyarakat seperti Pemerintah telah menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap banyak tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran, karena pengangguran adalah salah satu sumber penyebab kemiskinan terbesar di Indonesia. Selain itu pemerintah juga harus segera menghapus atau menyelesaikan masalah korupsi hingga tuntas. karna korupsi adalah tindakan mencuri uang negara dan membuat terhambatnya pembangunan fasilitas masyarakat.

TULISAN 9

PERAN PEMERINTAH DAN INVESTOR DOMESTIK DI PASAR MODAL BERKEMBANG

Mark Mobius praktisi dan ahli di industri investasi internasional mengemukakan bahwa dengan diperkenalkannya investor asing ke pasar tentu saja berfungsi sebagai katalis, yang mendorong investasi lokal. Modal asing yang masuk ke negara tertentu memungkinkan bisnis di negara tersebut untuk tumbuh dengan laju yang lebih cepat dibandingkan jika hanya memobilisasi sumber daya domestik.

Hanya saja arus uang yang berasal dari portofolio investment seringkali dikhawatirkan hanya aliran uang panas dari negara lain. Aliran dana yang sering dikenal sebagai capital fight ini dipandang oleh pemerintah sebagai investasi yang spekulatif, tidak dapat diandalkan dan cenderung sarat akan kegiatan ambil untung (profit taking) di pasar modal. Pada tahap selanjutnya dana seperti ini akan menimbulkan ketidakstabilan ekonomi domestik.

Permasalahannya yang selalu menjadi momok di pasar modal ini sebenarnya telah banyak disuarakan oleh para ekonomi,praktisi dan regulatori dalam industri ini. Hanya saja kita hanya seperti mendengar suatu informasi yang masuk dari telinga kiri keluar dari telinga kanan. Permasalahannya adalah untuk membuat kualitas aliran dana investasi tersebut bukan kuantitas aliran dananya. Kualitas investasi adalah jumlah dana yang diinvestasikan secara jangka panjang yang digunakan untuk membangun sektor riil.Secara sederhana adalah dengan menjaga suatu kestabilan ekonomi makro (misalnya inflasi terkendali, ekonomi bertumbuh, dsb), salah satu cara untuk mewujudkannya yaitu dengan menciptakan suatu sistem pasar yang adil dan kompetitif. Kompetitif dan adil artinya bahwa tidak ada pihak yang diuntungkan secara berlebih akibat adanya informasi yang bias dan sebaliknya. Sebagai contoh adanya pungutan liar yang marak di negara kita yang dilakukan oleh oknum yang terjaring dalam suatu sindikasi tertentu, dengan membayar pungutan tersebut misalnya, perusahaan diperlancar dalam pengurusan perijinan dibanding perusahaan yang tidak melakukan hal itu. Pungutan liar juga mengandung ketidakpastian harga yang tinggi karena tidak terdapat standar yang jelas dan dilakukan secara ilegal. Pungutan liar dapat dikategorikan sebagai biaya akibat beban risiko yang menyebabkan biaya produksi lebih tinggi.

Douglass North mengemukakan biaya transaksi banyak berhubungan dengan kinerja ekonomi keseluruhan, semakin rendah biaya transaksi maka suatu negara akan semakin mengalami pertumbuhan ekonomi yang dapat dipertahankan. Secara spesifik, Gayle P. W. Jackson dalam artikelnya yang berjudul Pemerintahan untuk Pasar Modern mengemukakan bahwa untuk mengurangi ketidakpastian akibat biaya transaksi dapat dilakukan dengan meliputi, sistem kepemilikan yang jelas, penggunakan standar, sumberdaya yang beraneka dan meningkat, regulator yang ketat, memiliki basis data dan menjamin kelancaran penyebaran informasi sehingga terjadi iklim yang kompetitif untuk mengurangi informasi yang asimetris.

Peran pemerintah sebagai fungsi regulator tidaklah cukup karena secanggih dan seketat apapun regulasi bila tidak dilakukan dengan kesadaran (awareness) yang tinggi pastinya akan berjalan setengah-setengah dan berikutnya setiap pelaku akan selalu mencari celah dari regulasi tersebut. Pemerintah layaknya juga harus dapat peran sebagai guarantor yang memberikan jaminan kepada investor baik domestik maupun asing. Jaminan kepastian ekonomi tidak lah cukup, pemerintah entah bagaimana caranya harus bisa memberikan kepastian hukum dan kepastian kondisi politik. Karena dua faktor tersebut juga berkaitan erat dengan faktor kultur sumber daya manusia.

Pernak-pernik utopis yang selama ini dijadikan kampanye secara besar-besaran oleh pemerintah seharusnya mulai benar-benar dijalankan. Harapannya adalah dapat terjadinya efek merembes kebawah (trickle down effect) yaitu dengan merubah kultur, tingkah laku dan perilaku pemerintah yang memberikan sokongan moral ke masyarakat. Tetapi hal ini tidak serta merta dapat berhasil dengan sendirinya, pemerintah juga harus bisa membimbing masyarakat untuk berani menjadi invetor domestik sehingga terjadi suatu gerakan dari bawah ke atas (bottom up)..

Sumber  :  http://kumpulan-artikel-ekonomi.blogspot.com/

Tanggal Kutip : 28 Oktober 2013

Analisa :

Menurut data di atas Pasar modal seperti ini memiliki kecenderungan return tinggi tetapi tinggi pula risikonya. Momentum aliran dana asing selama ini yang menghiasi pasar modal Indonesia sebaiknya juga disambut dengan aliran dana domestik untuk dapat meningkatkan kapitalisasi pasar. Dengan cara seperti itu peran pasar modal sebagai penggerak roda pembangunan dan peningkat kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Pasar modal tidaklah hanya dikuasai oleh satu atau dua kelompok saja tetapi merupakan sebuah sistem yang terintegrasi untuk bergerak bersama-sama antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat

TULISAN 8

EMERGING MARKET IN EMERGING COUNTRY

Indonesia sempat mengalami kehancuran ekonomi yang selama ini telah dibangun melalui sendi-sendi kebijakan orde baru mulai merangkak kembali menyusun fondasi perekonomiannya. International Financial Corporation (IFC) mengkaitkan klasifikasi bursa saham dengan klasifikasi negara. Jika negara tersebut masih tergolong sebagai negara berkembang, maka pasar di negara tersebut juga dalam tahap berkembang, meskipun bursa sahamnya berfungsi penuh dan diatur secara baik.

Pasar modal berkembang dapat diidentifikasi melalui suatu negara, apakah negara tersebut merupakan negara maju atau tergolong negara berkembang. Indikatornya adalah pendapatan perkapita dari suatu negara, biasanya yang termasuk dalam negara berpenghasilan rendah sampai menengah. Namun karakteristik yang paling mencolok adalah dilihat nilai kapitalisasi pasarnya yaitu banyaknya perusahaan yang tercatat, kumulatif volume perdagangan, keketatan peraturan pasar modal, hingga kecanggihan dan kultur investor domestiknya.

Konsekuensi pasar modal berkembang adalah nilai kapitalisasi pasarnya yang kecil. Ukuran suatu kapitalisasi pasar biasanya dilihat dari rasio perbandingan dengan nilai produk domestik bruto suatu negara. Selain itu konsekuensi lainnya adalah terdapatnya volume transaksi perdagangan yang tipis (thin trading) yang disebabkan oleh ketidaksingkronan perdagangan (non-syncronous trading) di pasar. Perdagangan yang tidak singkron disebabkan oleh banyaknya sekuritas yang teracatat tidak seluruhnya diperdagangkan, artinya terdapat beberapa waktu tertentu dimana suatu sekuritas tidak terjadi transaksi (Hartono, 2003).

Indonesia yang sampai saat ini masih tercatat di IFC masih sebagai negara berkembang dengan iklim investasi terburuk di regional Asia Timur. Walaupun dengan catatan seperti itu, pada kenyataannya kita masih dilirik oleh investor asing. Kenyataannya bahwa terdapat perusahaan-perusahaan nasional dengan notabene berada di sektor strategis negara, ditawar oleh beberapa institusi asing melalui akuisisi saham. Terdapatnya aliran dana masuk sebagai investasi yang pada umumnya merupakan penanaman modal asing seharusnya bisa menjadi pendongkrak perekonomian secara makro.

Alasan utama investor asing memindahkan dananya ke negara berkembang adalah karena negara berkembang memiliki potensi-potensi usaha yang belum tergali seluruhnya, seperti pada motif klasik investasi ke negara lain. Michael Fairbanks dan Stace Lindsay konsultan senior pada Monitor Company mengemukakan tujuan investor asing datang ke negara-negara miskin yaitu biasanya hanya melihat kesempatan untuk menarik sumber daya alam , upah kerja murah dan sebagai sasaran produk atau jasa yang tidak berkualitas bagus.

Namun terdapat alasan lain yang mendampingi motif tersebut, yaitu perbedaan yang mencolok dengan negara maju. Jika kita gunakan pendekatan daur hidup usaha maka negara berkembang masuk dalam kategori bertumbuh (growth) dibanding negara maju yang masuk dalam kategori matang (mature). Artinya bahwa terdapat daya tarik dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang tentu saja disertai oleh return yang tinggi pula, karena pertumbuhan ekonomi merupakan indikator agregat dari industri di suatu negara. Misalnya bisnis telekomunikasi selular di Indonesia yang tergarap secara padat baru di Pulau Jawa saja, sedangkan di luar itu masih berpotensi tinggi untuk dijadikan pangsa pasar baru.

Sumber :/ http://kumpulan-artikel-ekonomi.blogspot.com

Tanggal Kutip : 28 Oktober 2013

Analisa :

Jika suatu Negara masih tergolong sebagai negara berkembang, maka pasar di negara tersebut juga dalam tahap berkembang, meskipun bursa sahamnya berfungsi penuh dan diatur secara baik. Contohnya Indonesia Negara berkembang dengan iklim investasi terburuk di regional asia timur. Namun masih banyak investor asing yang berinvestasi di Indonesia. Alasan investor asing berinvestasi di Negara berkembang seperti Indonesia karena negara berkembang memiliki potensi-potensi usaha yang belum tergali seluruhnya, seperti pada motif klasik investasi ke negara lain. Namun ada motif lain yang mengatakan bahwa tujuan  investor asing datang ke negara-negara miskin/berkembang  yaitu biasanya hanya melihat kesempatan untuk menarik sumber daya alam, upah kerja murah dan sebagai sasaran produk atau jasa yang tidak berkualitas bagus.

TULISAN 7

KONDISI EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL DALAM KRISIS FINANSIAL GLOBAL

Meningkatnya hubungan interdepensi antar negara-negara di dunia tidak dipungkiri sewaktu-waktu dapat menimbulkan suatu masalah baru, seperti timbulnya krisis ekonomi maupun finansial secara global. Musibah krisis global ekonomi dan finansial dewasa ini membuat semua pihak baik pemerintah, dunia usaha, pelaku ekonomi dan masyarakat luas merasa ketar-ketir. Seperti krisis finansial yang baru-baru ini menimpa Amerika Serikat pada tahun 2008 dan negara-negara di kawasan Eropa Barat terutama yang tergabung dalam organisasi supra-nasional Uni Eropa yang mencapai puncaknya di tahun 2011. Namun jauh sebelum krisis finansial global yang terjadi di Amerika Serikat dan Eropa Barat, krisis finansial global sebenarnya sudah terjadi berpuluh-puluh tahun yang lalu, salah satunya adalah peristiwa krisis finansial global yang terjadi paska runtuhnya tahun Bretton Wood system di tahun 1970an (Pauly, 2008: 242).

Krisis finansial yang terjadi tahun 1970-an berangkat dari berakhirnya Perang Dunia II tahun 1945 dimana Amerika Serikat dan aliansinya mulai mempromosikan suatu kondisi interdependensi ekonomi antar negara-negara di dunia. Namun, pada tahun 1970an, meskipun kondisi interdependensi ini dinilai berhasil dimana ditandai dengan barang dan jasa yang mulai banyak diproduksi secara massal, terdapat kelemahan tersendiri dari kondisi interdependensi ekonomi yaitu memunculkan krisis finansial yang memiliki dampak global. Dan bersamaan dengan krisis finansial tersebut terjadi sebuah fenomena baru yaitu runtuhnya sistem Bretton Wood yang berdampak pada berubahnya tatanan sistem finansial dan moneter internasional serta memunculkan liberalisasi pasar kapital di seluruh dunia (Pauly, 2008: 242).

Krisis finansial sendiri terjadi karena likuiditas yang cepat menguap, uang yang tersedia ditarik dari bank, serta memaksa bank untuk menjual investasi lain untuk menebus kekurangan dan menghindari kebangkrutan. Tidak hanya itu saja, terjadinya krisis finansial diawali dengan perubahan tajam pada harga barang-barang pokok yang berdampak pada sistem moneter internasional. Ekspektasi dari para pemain di pasar finansial pun berubah. Mereka menjual aset-aset yang akan menurun nilainya dan membeli aset-aset yang lainnya yang akan meningkat nilainya. Krisis finansial juga dapat terjadi akibat ketidakpastian mengenai sistem moneter dan finansial ekonomi dunia yang sewaktu-waktu dapat berubah dengan cepat (Pauly, 2008: 247). Dampak yang ditimbulkan dari terjadinya krisis finansial global pun tidak dapat dihindari seperti pengangguran, meningkatnya pajak, keputusasaan, meningkatnya kriminalitas, dll (Pauly, 2008: 252).

Dari tahun 1940-an hingga tahun 1970-an, krisis mata uang juga melibatkan negara-negara industri yang sudah maju dalam sistem perekonomian internasional dan memaksa adanya penyesuaian nilai tukar mata uang. Krisis perbankan juga terjadi di masing-masing negara di dunia. Namun dampak dari pembatasan terhadap pergerakan modal internasional tidak sampai menyentuh ranah global. Baru pada tahun 1974, kegagalan dari Bank Jerman yaitu Bankhaus I.D Herstatt dalam mengatur penyesuaian nilai tukar mata uang memiliki dampak global dimana Franklin National Bank of New York juga terkena dampak dari kegagalan Bank Jerman tersebut (Pauly, 2008: 251).

Krisis finansial global yang terjadi tidak hanya berhenti di tahun 1970-an saja, di tahun 1980-an, krisis finansial muncul terutama di pasar negara-negara berkembang yang baru muncul. Krisis finansial global ini sendiri memicu adanya perubahan konteks global dalam sistem finansial dan moneter internasional dimana  bank-bank yang berbasis di negara-negara industri yang maju dengan cepat memperluas operasi pinjaman internasional mereka sepanjang tahun 1970-an, perusahaan multinasional mendiversifikasi kegiatan investasi mereka, dan investor di negara-negara maju secara bertahap memperluas kepentingan dan kapasitas untuk membeli obligasi dan instrumen keuangan lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah dan perusahaan di negara-negara berkembang. Dan juga beberapa capital flows yang terkait adalah yang terkait dengan perdagangan, investasi, dll mulai mengglobal (Pauly, 2008: 251).

Sumber :http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication15887_en.pdf.

Tanggal Kutip : 29 Oktober 2013

Analisa :

Dari tulisan diatas mengenai kondisi ekonomi politik internasional di tengah krisis financial. Disimpulkan bahwa krisis finansial merupakan suatu fenomena dalam sistem finansial dan moneter internasional yang tidak dapat dihindari yang mana sewaktu-waktu dapat berdampak secara global dan menghambat laju pertumbuhan perekonomian dunia. Penyebab terjadinya krisis finansial pun bermacam-macam mulai dari perubahan tajam dari harga kebutuhan pokok dunia hingga ketidakstabilan dari sistem finansial dan moneter internasional itu sendiri. Dampak yang ditimbulkan dari terjadinya krisis finansial ini pun bermacam-macam, seperti, pengangguran, meningkatnya tingkat kriminalitas, dll. Menurut penulis, diperlukan adanya penanganan yang ekstra untuk mencegah krisis finansial itu sendiri, tidak cukup dengan dibentuknya instansi-instansi internasional seperti Bretton Woods system, tapi juga perlu adanya kesadaran dari pemerintah masing-masing negara baik negara berkembang maupun maju untuk bersama-sama menstabilkan kondisi finansial dan moneter internasional sehingga meredam terjadinya krisis finansial yang dampaknya bisa mengglobal.